"Sumber Energi untuk Siapa?

Sumber Energi, Untuk Siapa?
Oleh Arif Saifudin Yudistira*

Rasanya aneh, negeri pengekspor minyak harus membayar mahal untuk membeli minyak di negerinya sendiri. Sebenarnya, kalau kita melihat kekayaan alam bangsa kita, kita amat kaya dengan sumber daya alam tersebut. Kita juga kaya dengan berbagai sumber energi, terutama yang berasal dari migas.
Kita kaya akan batu bara, minyak, maupun gas bumi. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa harga BBM kita mahal?. Padahal, dalam setiap harinya, kita mampu mengekspor sekitar 500 ribu barel. Jika demikian, pemerintah idealnya bisa memberikan subsidi lebih banyak dari hasil ekspor tersebut.
Indonesia juga merupakan pengekspor sumber energi terbesar di dunia. 70 % batu bara, kita juga termasuk pengekspor LNG terbesar di seluruh dunia. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain, ketika melihat kondisi Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Karena saat ini, 90 % minyak kita telah dikuasai asing. Subsidi hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Hal ini disebabkan oleh hilangnya rasa nasionalisme para pemimpin bangsa kita.
Bagaimana tidak, pemimpin kita lebih percaya pada perusahaan tambang asing dari pada percaya pada pertamina perusahaan kita sendiri yang juga cukup banyak pengalaman. Ditambah lagi ketika melihat iklan yang mungkin terdengar begitu indah namun ketika diresapi begitu mengenaskan.“Kita untung bangsa untung” rasanya lebih tepat bila dikatakan “Kita apes bangsa ikutan ambles” bila melihat kenyataan 90 % minyak kita dikuasai oleh asing.
Akibatnya, tidak heran bila kasus korupsi terdengar seperti menjadi hal yang lazim dilakukan tanpa rasa malu sedikitpun, bahkan ada juga pejabat yang sempat tersenyum lebar ketika diperiksa KPK, menyedihkan…!. Janji-janji para pemimpin kita pun jadi terlupakan. Yang lebih ironi lagi adalah pemimpin kita bisa menangis ketika melihat ayat-ayat cinta, dari pada melihat anak-anak kita yang mati karena busung lapar.
Amanah UUD 45 pasal 33 kemudian hanya menjadi simbol belaka. Karena pemerintah lebih memilih swastanisasi dengan dalih menjadikan perusahaan lebih efisien dan dapat berkompetisi dalam masyarakat internasional. Namun sayang kenyataan berbicara lain, swastanisasi hanya mengejar laba ketimbang kesejahteraan sosial masyarakat dan ongkos pelayanan publik menjadi amat mahal sehingga tak terjangkau rakyat miskin.
Inilah akibat dari kita menswastanisasi perusahaan nasional kita. Alasan korupsi pun kemudian dibawa-bawa oleh pemerintahan kita untuk melegitimasi swastanisasi, seolah-olah ketika di swastanisasi kemudian korupsi menjadi hilang. Padahal belum tentu demikian, efek yang jelas terlihat adalah kesejahteraan sosial menjadi kian terlupakan.
Baik kesejahteraan buruh, atau kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Apalagi kemudian diperparah dengan eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar dan keterbatasan sumber daya alam tersebut. Hal ini bisa kita lihat di kasus Freeport.
Nasionalisasi dipandang sebagai sesuatu hal yang mustahil, karena masalah mental, memang menjadi masalah yang cukup vital. Dibutuhkan sikap mental yang tegas, berani, serta siap menanggung resiko untuk melakukan hal ini. Sayang pemimpin kita belum ada yang mempunyai sikap seperti sosok Sukarno, yang tegas menolak keterikatan dan kerja sama dengan asing.
Anehnya, pemerintah saat ini bukannya berhenti dari menjual apa yang menjadi sumber daya kita, namun justru semakin nekat. Terbukti dengan diperpanjangnya kontrak PT FREEPORT di Papua dan EXXON di blok Cepu. Belum genap satu minggu ini pemerintah kita juga akan memprivatisasi krakatau steel yang labanya mencapai ratusan trillun rupiah. Maka pantas ketika dikatakan bahwa saat ini kita sedang dijajah lagi, bahkan termasuk bangsa kita sendiri.
Apa yang bisa kita lakukan ?

Melihat fenomena demikian sudah saatnya bangsa ini kemudian bangkit, serta sadar akan penindasan ini. Jika kita tidak sadar, mungkin kita akan selamanya menjadi bangsa yang diperas sumber-sumber kekayaan kita. Salah satu langkah kita untuk mengatasi hal ini, bisa dengan tidak memilih lagi pemimpin yang merugikan rakyatnya. Serta lebih berhati-hati pada janji-janji palsu calon pemimpin kita pada pemilu 2009 nanti. Karena, jika kita salah pilih lagi, lima tahun kita menanggung akibatnya. Rakyat kita sudah terlalu sabar dalam menghadapi berbagai ujian.
Kedua, dengan meningkatkan dan mengembangkan kemandirian daerah sehingga tercipta kemandirian nasional. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan peluang dan kepercayaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat kita untuk menjadi pengelola sumber daya kita. Sehingga keuntungannya tidak lari ke asing, namun bermanfaat bagi bangsa kita sendiri .
Ketiga, meningkatkan kerja sama dengan investor namun tidak sampai ikut serta dalam pengambilan dan penentuan kebijakan. Karena, jika sampai terjadi investor sudah ikut mengambil kebijakan, kita kemudian menjadi semakin tersingkir. Hal ini bisa kita lihat seperti kasus yang terjadi pada blok Cepu maupun Freeport, yang terlalu merugikan kita..
Terakhir kalinya, kita bisa merenungkan pesan dari Ayatulloh Khomaeni : “ Inilah kata-kataku bagi kaum Muslim dan rakyat tertindas di seluruh dunia, Kalian tidak boleh duduk berpangku tangan, menunggu diberi anugerah kemerdekaan dan kebebasan oleh orang yang berkuasa di negeri kalian atau oleh kekuatan asing. Kalian wahai rakyat tertindas di dunia,Bangun! Ambillah hak kalian dengan gigi dan cakar kalian”.
Dalam pesan di atas, bisa kita ambil hikmahnya yaitu sudah saatnya kita memberikan perlawanan kepada pemerintah kita yang tidak berpihak pada rakyatnya. Karena, ketika kita membiarkan negeri kita dipimpin oleh pemimpin yang dzalim, berarti kita telah membiarkan negeri kita dijajah dan ditindas kembali.











Penulis adalah aktifis IMM KOTA SURAKARTA, juga mahasiswa UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FKIP BHS INGGRIS.TULISAN INI PERNAH DIMUAT DI KORAN SOLO POS