Memanusiakan PedagangKakiLima(PKL)

Oleh Arif saifudin yudistira*)

Dua bulan ini, pemerintah kota solo dan pemerintah disekitar Solo raya rajin menertibkan PKL yang berjualan di pinggir jalan raya yang berada di jalur lambat di jalan-jalan kota. Pada (8/01)pemerintah kota solo berhasil menyisakan 2.104 PKL dari jumlah total sekitar 5000-an. Di grobogan, (18/01)pemerintah setempat juga menertibkan puluhan PKL yang berada di sekitar. Di sukoharjo sendiri tepatnya di grogol (29/01) pemerintah sukoharjo bersama satpol PP menertibkan PKL yang ada di pinggir jalan. Senin (24/1) Petugas Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang JL Jendral Soedirman dan Pasar Sukoharjo, Dalam penertiban itu, puluhan lapak PKL berhasil dibongkar.
Dari penertiban PKL tersebut, masih saja terdengar kabar yang tidak mengenakkan tentang bagaimana nasib PKL selanjutnya setelah kiosnya di bongkar dan ditertibkan. Meski tidak sekasar di kota-kota besar lain, akan tetapi kejelasan nasib para pencari receh ini seperti dikesampingkan. PKL diidentikkan sebagai pedagang yang membuat kumuh, mengganggu jalur becak, tapi juga dengan nasib yang kian tak jelas.
Tindak lanjut pemberian keterampilan terhadap PKL yang dijanjikan pemerintah ternyata hanya angin surga saja, selain itu, penataan PKL dengan menyediakan kios baru ternyata mengurangi omset jual mereka yang sudah punya langganan di pinggir-pinggir jalan. Sepinya pengunjung dan pembeli mengakibatkan PKL harus memutar kepalanya untuk mencari uang dan melanjutkan hidup.
Ada beberapa hal yang menjadi masalah yang sering muncul dalam penataan PKL. Pertama adalah kurangnya perhatian pihak pemerintah dalam merumuskan solusi apa yang akan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kedua, waktu yang seringkali mepet dan kurangnya sosialisasi yang massif disamping kurang adanya musyawarah dan komunikasi yang baik dengan PKl sehingga di beberapa daerah masih saja terjadi bersitegang saat penertiban. Ketiga, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah kepada khalayak, sehingga PKL yang sudah ditertibkan di kios pasar, sepi pembeli karena pembeli tidak tahu bahwa PKL tersebut sudah pindah. Atau yang sering terjadi, tempat yang disediakan pemerintah ternyata kurang strategis dan kurang menguntungkan PKL sehingga masih banyak PKL yang tidak mau ditempatkan di kios-kios pasar yang dibangunkan pemerintah. Keempat, Salah kaprah penanganan PKL, seringkali dipandang pada satu aspek ekonomi semata, padahal, timbulnya para PKL tidak terlepas dari aspek antropologis, sosiologis, dan juga aspek kebudayaan. Sehingga dalam mempertimbangkan penertiban PKL perlu kajian lebih mendalam pula tentang aspek sosiologis dari para pedagang maupun dari aspek antropologis.

Politik Keberfihakan

Timbulnya mall-mall raksasa yang mengalami peningkatan sebesar 31,4 % dibanding dengan menurunnya jumlah pasar traditional 8,1 % di Indonesia menunjukkan pemerintah belum memiliki keberfihakan di dalam menjamin tumbuhnya ekonomi rakyat melalui kegiatan ekonomi masyarakat local(Kompas 2006). Boleh saja pemerintah membangun mall dan supermarket besar, akan tetapi mekanisme control dan juga perhatian terhadap para PKL dan pasar traditional tidak boleh dilepaskan begitu saja. Maraknya supermarket dan pasar modern seringkali lepas control dari pemerintah. Sehingga keberadaannya membuat keberadaan pasar traditional dan para PKL dikesampingkan.
Data dari bank pembangunan asia tahun 2006 memberikan gambaran jelas, bahwa sector perdagangan besar dan eceran menempati urutan kedua penyumbang NDP. Kemudian didukung dengan data dari BPS jawa tengah 2007 pertumbuhan perdagangan mengalami peningkatan rata-rata 15 %. Oleh karena itu, sector perdagangan yang memberikan sumbangsih besar bagi pemerintahan tidak boleh diremehkan dan perlu kebijakan yang berfihak pada para pedagang salah satunya PKL.
Pemberdayaan dan keberfihakan terhadap PKL yang lebih manusiawi akan membawa kota pada kesejahteraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Langkah-langkah yang bisa diambil agar mencapai kesana bisa ditempuh antara lain dengan : Pertama, Komunikasi dan pertemuan rutin antara pemerintah kota dengan PKL tidak hanya ketika mau penertiban saja, sehingga PKL bisa diajak merumuskan bagaimana sebaiknya menata PKL dan memberdayakannya. Kedua, Pemberian bantuan kredit dengan bunga yang rendah, yang menumbuhkan tingkat aktifitas ekonomi bagi para PKL. Ketiga, Ketika akan diadakan penataan, disediakan tempat yang strategis serta pemerintah menyelenggarakan event yang dapat meramaikan pasar lebih akrab dengan pembeli. Keempat, Perlu jaminan aturan yang melindungi para PKL sehingga mereka tidak perlu khawatir akan jaminan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dalam berjual.
Sayangnya, pemerintah solo raya belum memperhatikan secara serius kebijakan penataan PKL dan relokasi pasar traditional. Sehingga konflik dan juga ketegangan antara PKL dengan satpol PP dan petugas dari pemerintah tidak bisa dihindarkan. PKL akan merasa sangat senang ketika komunikasi yang baik dari fihak pemerintah dijalankan, selain itu para PKL akan mau direlokasi ketika mereka mendapatkan kenyamanan tempat, keamanan, serta jaminan terhadap kebutuhan ekonomi mereka.
Memang kebijakan relokasi dan penataan PKL ini tidak mudah, tetapi dengan cara-cara yang arif dan solutif kita akan menemukan jalan terbaik buat kemajuan dan perkembangan ekonomi kita. Sebab denyut nadi perekonomian rakyat bisa dilihat dari denyut nadi dan nasib para PKL. Ketika kita memanusiakan mereka, maka kemajuan ekonomi dan perkembangan ekonomi kota akan lebih dirasakan. Begitu.

*) Penulis adalah mahasiswa UMS ,jurusan bahasa inggris aktif di komunitas tanda Tanya