Bahasa Topeng Anas  

Oleh arif saifudin yudistira*)

           

Pada hari Jumat (9/3) pernyataan mengejutkan datang dari ketua partai democrat anas urbaningrum. Anas menyatakan berani digantung jika ia terbukti melakukan korupsi dalam kasus wisma atlet dan kasus hambalang. Sentak public mencoba diyakinkan oleh pernyataan anas tadi. Berbagai tanggapan pun datang, tak hanya mendukung, tapi mencurigai anas. Politik anas dinilai mengikuti politik alay alias anak lebay. KPK pun menanggapi anas dengan cuek saja, penyidikan harus tetap dilanjutkan tegas johan budi. Gaya politik anas jelas sejalur dengan SBY yang tak lain adalah Dewan Pembina partai democrat. Anas menggunakan gaya komunikasi politiknya untuk berkomunikasi terhadap public mengingat desas-desus yang terdengar kian kencang dan selama ini anas menanggapi semua ini dengan diam. Ben Anderson(1966) menyebut ini sebagai “bahasa topeng”. Topeng ini akan terbuka dikala tabir sudah terbuka semua. Jika belum terbuka, maka semua orang akan berhak beropini dan berdesas-desus. Indikasi yang mengarah kepada anas sudah sejak semula bisa dibaca ketika nazarudin tersangka kasus korupsi wisma atlet membeberkan ada dana yang mengalir ke anas. Anas juga dituding nazar memenangkan menjadi ketua umum partai democrat melalui menyuap beberapa kader partai democrat. Kesaksian semakin membuat anas terpojok, hingga ia meluapkan perkataan yang mengejutkan.

Komunikasi politik

Menurut Berelson dan Stainer(1964) komunikasi adalah proses penyampaian informasi,gagasan,emosi, keahlian melalui penggunaan symbol-symbol seperti kata-kata, gambar-gambar,angka-angka dan lain-lain. Lebih lanjut kurniawan(2003) mengatakan : “bahasa membentuk ikatan social melalui proses interaksi dan proses saling mempengaruhi penggunanya”. Maka dilihat dari efek psiko-sosial, kalimat anas tak sekadar memiliki motif subjektif semata, ia tidak bisa dilepaskan dari public yang lagi ramai membincangkannya. Ia pun tak bisa dilepaskan dari jabatan yang menempel di dirinya. Yakni sebagai ketua umum partai democrat. Gaya politik anas sangat kentara dan mirip dengan gaya politik SBY yang dikenal dengan politik pencitraan. Ia akan merasa meminta dikasihani public dan meminta empati, hingga simpati yang tinggi untuk mempertahankan citra dan posisinya. Maka tak heran, ditengah gencarnya isu BBM yang akan naik april 2012, SBY kembali bersuara melalui kubu politiknya dengan isu ada ancaman pemakzulan.

Sedangkan anas, ia menghadapi posisi yang tak jauh beda, ia terpojok, dan sulit berkilah untuk membuktikan dirinya tidak terlibat sebagai penerima dana korupsi wisma atlet dan hambalang. Maka strategi terakhir yang digunakan anas adalah mengeluarkan statement subjektif sembari berusaha menampik semua kemungkinan yang dituduhkan kepadanya. Maka dengan pernyataan “saya siap di gantung di monas jika korupsi satu rupiah pun pada kasus wisma atlet dan hambalang”, sentak public terhentak, dan bertanya-tanya. Ada yang beropini : “mungkin anas benar-benar tidak terlibat”, tapi banyak yang menilai ini pernyataan “alay”.

Sikap negara

            Tidak mungkin pernyataan anas tadi akan disikapi oleh lembaga hukum di negeri ini ketika anas benar-benar terbukti, sebab negara kita adalah negara hukum. Tak ada aturan yang mengatur soal hukuman gantung diri. Akan tetapi, kita menyikapi ini sebagai gaya politik topeng sebagaimana yang dikatakan Anderson. Ini tak lain untuk menutupi atau sekilas membantah semua tuduhan dan suara public melalui media ataupun melalui nazarudin sendiri. Sedangkan sikap negara sendiri seperti tak ada jelasnya. SBY selaku panglima tertinggi pemberantasan korupsi hanya berstatement tak akan melindungi koruptor, sementara langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus hukum ini seperti diulur-ulur.

            Ketika melihat sikap negara, negara pun ingin melakukan komunikasi politiknya melalui SBY selaku presiden maupun selaku Dewan Pembina partai democrat. Giels dan Wieman menegaskan “ Bahasa mampu menentukan konteks, bukan sebaliknya teks menyesuaikan diri dengan konteks”. Pada konteks anas, SBY pun terpaksa harus turun tangan demi membersihkan citra politiknya. Dalam bahasa effendi Ghazali komunikasi politik seperti ini jelas tak bersih dan kelihatan vulgar dalam sistem politik. Maka melihat kasus anas, ia menunjukkan bahwasannya seluruh jajaran bawah partai democrat dianggap tidak mampu untuk membantah tuduhan dan suara public yang mengarah pada partai democrat dan dirinya. Sehingga anas perlu turun langsung untuk menampik dan melontarkan pernyataan langsung sebagai respon terhadap tuduhan pada dirinya sekaligus sebagai upaya pembersihan nama democrat yang terlanjur buruk dimata rakyat.

Sikap public

            Menyikapi hal ini, masyarakat kita perlu memahami betul bahwa ada relasi antara partai democrat, kebijakan negara, hingga urusan partai politik. Dengan demikian, masyarakat tak ikut arus dalam pemberitaan di media, meski sebenarnya rakyat sudah jengah melihat drama para politikus kita. Masih banyak kasus yang tak jelas ujungnya, century, rekening gendut polri dan juga kasus-kasus lainnya. Jika SBY dan segenap politisi partai democrat masih mengumbar “bahasa topeng”nya, maka rakyat akan semakin tak percaya. Dan jelas, partai democrat akan habis nasibnya. Sebab tak ada lagi jurus untuk menampik selain kompromi politik sebagaimana kasus-kasus sebelumnya yang tak jelas ujungnya.  

*) Penulis adalah Penggiat di Bilik Literasi solo, Mengelola Kawah Institute Indonesia