Belajar dari Sudjatmoko,21 desember 2009

Oleh Arif saifudin yudistira*)

Hari ini tepat 20 tahun kepergian sudjatmoko. Seorang tokoh intelektual terbesar di indonesia. Meski pendidikan formalnya tidak pernah dia selesaikan, pemikirannya tetap diakui dunia.
Meski telah merampungkan usianya 20 tahun yang lalu, pemikiran koko masih relevan hingga saat ini. Sebab pemikiran sudjatmoko lahir dari rahim dan khazanah indonesia. Pemikiran dan perenungannya lahir dari keadaan negerinya, sampai pada keadaan dunia. Berbagai bidang seperti tak lewat dari sentuhan dan perhatiannya. Bidang agama, sosial,ekonomi, budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan lainnya.
Sudjatmoko meski lahir bukan dari rahim pendidikan formal, ia membuktikan bahwasannya pendidikan tidak selalu dibatasi dengan sekat-sekat dan tembok-tembok besar yang angkuh dan terpisah dari masyarakat.
Dalam kumpulan tulisan yang diterbitkan LP3ES yang berjudul ”Etika pembebasan” ia mengatakan : ”kita harus meruntuhkan tembok yang memisahkan sekolah dari masyarakat, pengajaran harus menjadi bagian dari partisipasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat”
Pesan ini masih relevan dengan keadaan pendidikan di tanah air kita ini. Di tengah keadaan pendidikan kita yang masih terpaku dengan logika angka-angka, yang bersi kukuh dengan ujian nasional. Ini merupakan contoh fenomena pendidikan yang memisahkan sekolah dari realitanya.
Apalagi di perguruan tinggi, Mahasiswa saat ini dijejali dengan logika cepat lulus yang akrab di ruang belajarnya dan lalai akan tugas moralnya memikirkan nasib negerinya. Ini menjadi perhatian sudjatmoko dan kontemplasinya di bidang pendidikan, meski ia tidak selesai pada pendidikan formalnya.
Kritik sudjatmoko ini masih relevan dengan pendidikan negeri ini yang masih carut marut dan dalam tahap pembenahan. Oleh karena itu, belajar dari sudjatmoko adalah belajar tentang indonesia pada masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang.
Pemikiran sudjatmoko tidak lepas dari latar belakang sosialnya. Selain menjadi anggota partai sosialis indonesia, ia pun sempat terlibat dalam kegiatan internasional seperti menjadi delegasi PBB, serta mendapatkan gelar doctor honoris causa bidang hukum dari Cedar Crest College Pennsylvania, dan pada 1970 doktor untuk bidang humaniora dari Universitas Yale, Connecticut, AS.
Rektor PBB(1980-1987) ini terkenal dengan perhatiannya pada masalah-masalah kemanusiaan. Sehingga pada tahun 1978, ia mendapat hadiah (Rp 8 juta) dari Yayasan Ramon Magsaysay. Pendapat-pendapatnya yang dinilai sebagai, Sumbangan berharga kepada pemikiran internasional untuk menanggulangi salah satu tantangan besar masa kini, yakni bagaimana meningkatkan martabat hidup sekitar 40 persen rakyat Asia Tenggara dan Selatan, yang merupakan lapisan paling miskin.
Pemikiran koko di bidang ekonomi dan pembangunan pada waktu itu, patut dijadikan renungan untuk melihat indonesia saat ini. ia mengatakan :” Pada hakekatnya ciri pokok dari usaha pembangunan bukan proyek-proyek bantuan luar negeri, dan bukan investasi modal asing. Hakikat pembangunan ialah gerak majunya suatu sistem sosial menghadapi tantangan-tantangan baru. Dan hal itu hanya mungkin jikalau ada perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat itu sendiri”....
Ini sangat kontras dengan program SBY 5 tahun mendatang. Menteri keuangan, menteri ekonomi, dan menteri perdagangan seakan-akan sepakat serentak untuk menggalakkan investasi yang sebesar-besarnya dan menumpas habis kebijakan yang menghalang-halanginya.
Ini pun ditutup-tutupi dengan menggunakan bahasa politis untuk kesejahteraan rakyat, demi kemajuan bersama, dan lain-lain. Padahal, pola pembangunan yang demikian, sama halnya mendidik bangsa kita untuk tidak semakin mandiri., serta melepaskan tanggungjawab negara kepada swasta dan asing.
Maka kita tidak perlu heran jika pemerintahan kita saat ini pro neo liberalisme dan pasar. Sebab dari sisi aturan undang-undangnya sudah berfihak pada investor-investor. Seperti pada UU penanaman modal tahun 2007, UU MINERBA, UU ketenagalistrikan,UU BHP, dan lain-lain.
Sampai-sampai Presiden SBY begitu takut dengan permasalahan century yang dikhawatirkan akan mengguncang stabilitas pasar. Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemerintah kita tidak punya daya tawar dan tidak berdaya lagi dengan jeratan globalisasi dan pasar bebas.
Lebih lanjut koko berpesan : ”yang kita perlukan ialah suatu pola pembangunan yang employment oriented yang mengutamakan keadilan sosial dan memperkuat kesanggupan untuk berdiri diatas kaki sendiri”

Berdiri diatas kaki sendiri tidak akan mungkin dilakukan jika kita masih menggantungkan diri kepada negara lain maupun investor asing terus-menerus. Jika demikian halnya, maka ekonomi nasional kita sudah bergeser dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan menuju ekonomi kapitalis.
Merenungi dan mengilhami kembali pesan-pesan koko, akan membuat kita berfikir ulang, bahwa kita perlu menata kembali keadaan negeri ini di semua bidang. Di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan pembangunan, politik, dan lain sebagainya.
Pemikiran sudjatmoko bisa dijadikan refleksi bersama di tengah kondisi negeri ini yang carut-marut di berbagai bidang. Terakhir kali koko juga berpesan bahwa ”penting untuk memiliki keberanian merasa optimis, sebab optimisme perjuangan adalah nilai kehidupan bangsa”. Demikian.


Penulis adalah Presidium Kawah Institute Indonesia, belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Perempuan & Erotika Media Massa

Oleh Arif saifudin yudistira*)
Hampir setiap hari kita disuguhi berita, gambar, serta foto-foto yang penuh dengan daya erotis menghiasi keseharian kita. Disadari atau tidak, media punya pamrih dalam menyuguhkan itu semua kepada pembaca dan kita semua.
Wanita menjadi objek dalam konteks ini. Hampir di setiap situs tiap harinya kita akan dengan mudah menemukan perempuan dengan telanjang dada, adegan cium, bahkan adegan senggama pun tak luput masuk ke media-media kita. Fenomena erotika media massa memang menjadi pilihan yang cukup bertaruh untuk memperbesar dan memperoleh kapital.
Kemampuan media massa yang begitu besar menerbitkan berita-beritanya, tak kan lepas dari peran perempuan sebagai objek dalam erotica media massa. Erotica media massa di definisikan oleh Sarlito dan Ristanti Kolopaking,sebagai “pemberitaan baik artikel maupun gambar yang mengandung makna erotik, seperti menampilkan telanjang dada pada tubuh wanita,dan menampilkan adegan cium bahkan senggama”.
Apalagi, era digital dan modernitas semakin menghantarkan perempuan kita untuk lebih mau menampilkan citra erotis dari pada yang lebih elegan, sopan, atau katakanlah feminin karena didasari oleh motif mencari kapital juga.
Keadaan ini menjadi lumrah atas klaim gaji yang cukup berterima kepada perempuan yang mau menjadi objek erotis pada media massa. Dari iklan TV, dari iklan sabun, dan iklan-iklan yang lain, dan dari penyiar berita,
Variasi imbalan menjadi motifasi wanita untuk tampil erotis di media massa. Imbalan ini cukup merangsang perempuan untuk berlomba-lomba dengan mendaftarkan diri dan optimisme serta mimpi mendapat gaji yang cukup tinggi.
Ajang pencari bakat dalam dunia entertainment misalnya dengan sekolah model, audisi FI, audisi Indonesian idol, audisi puteri indonesia, sering kali juga menggunakan erotica media sebagai sarana dalam memasarkan produk produk capital ataupun produk non capital.
Pada tahun 19993 majalah Tempo nomor 36 november pernah memuat gambar Dewi sukarno yang dicetak ulang untuk memenuhi kebutuhan pembaca. Film-film pun menyusul dengan adegan yang lebih dari sekedar erotis seperti : “sliver, basic instinct,save me, serta film dari indonesia yang bertajuk :“ cinta &nafsu”, “Ranjang pemikat”, “Selir”, dll.
Ajang pemilihan berbagai nominasi-nominasi pun dihadirkan sebagai apresiasi dan kontrak sosial. Bahwa secara tidak langsung transaksi untuk menyerahkan eksploitasi tubuh perempuan itu sendiri [Bengin, Burhan, juni 2001].
Relasi perempuan dengan Erotika media massa mengilhami bahwasannya erotica media massa seringkali masih relevan dengan keadaan kita sekarang, serta membuat kita merefleksikan kembali bahwasannya perempuan sebagai subjek jelas di kuasai oleh motif kapitalisme dan komersialisasi produk ataupun acara yang menjual.
Ambil saja contoh dalam erotica televisi dalam menyiarkan acara yang berhubungan dengan langsung dengan kapitalisasi. Seperti acara ulang tahun bank BRI dengan alya rohali sebagai icon untuk menaikkan grade acara, dan lain-lain.
Ini merupakan contoh kapitalisasi dan komersialisasi pada tubuh perempuan. Ini menggambarkan bahwasannya nanti akan ada relasi secara cultural dan simbolis. Bahwa tubuh wanita dalam keadaan lain, bisa diidentikkan dengan bodi mobil seperti dalam iklan produk mobil atau motor pada majalah- majalah remaja.
Fenomena terbaru misalnya terjadi pada kekompakan media massa maupun elektronik dalam menyoroti tamara blezinsky yang tampil erotis dalam film terbarunya. Ini dimanfaatkan oleh jaringan komunikasi dan media untuk mengekspose ini dalam acara-acara mereka.
Dengan melihat erotica media massa ini, akan mempengaruhi opini public dan perhatian public yang kalau kita tilik pada dasarnya memang tidak ada relasi kepentingan antara masyarakat dengan Tamara blezinsky dalam konteks ini.
Mungkin kita mesti merefleksikan kembali apakah memang erotica media massa dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan atau justru sebaliknya malah menindas dan mengeksploitasi perempuan. Begitu.
















*)penulis adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Presidium kawah Institute Indonesia [pusat studi dan pembelajaran generasi revolusioner]

MEnakar Pendidikan TAnpa UN

Edisi : Selasa, 01 Desember 2009 , Hal.4
Menakar pendidikan tanpa UN

Kita kembali memperbincangkan pendidikan. Meski telah lama dan banyak dikupas, masalah ini sepertinya tak usang untuk diperbincangkan. Sebab, membicarakan pendidikan adalah menyoroti masa depan, membicarakan manusia, membahas aspek yang fundamental.

Pendidikan adalah proses pembebasan, proses memanusiakan manusia, begitulah Paulo Freire berkata. Karena pendidikan adalah proses memanusiakan manusia maka tidaklah mungkin proses itu berlangsung secara cepat dan instan.
Paulo Freire juga mengatakan pendidikan adalah proses dialektis, aksi-reaksi yang reflektif dan berkesinambungan. Maka, tidak heran jika tiap tahun, tiap ganti menteri, kita harus merefleksikan pendidikan di negeri kita ini.
Reflektif di sini tentu bukan diartikan hanya sering berganti kurikulum. Akan tetapi, bagaimana dalam aksi dan reaksi kita antara peserta didik dan pengajar senantiasa mengevaluasi diri terhadap apa yang dipelajarinya dalam pendidikan itu sendiri.
Pendidikan tidak bisa hanya dipersempit dengan logika angka-angka. Pendidikan akan bisa bermanfaat ketika kita sudah tiba dalam samudra hidup yang nyata yaitu kehidupan masyarakat.
Di sanalah nantinya kita diuji bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang lebih kompleks. Sering kali pendidikan selalu teralienasi dari masyarakat sekitar, sehingga ketika sudah menyelesaikan pendidikan formal, banyak dari kita gagap menghadapi realitas.
Pendidikan kita sepertinya sudah mencapai pada tahapan klimaks, tahapan serba instant, pragmatis dan begitu sempit. Kita melihat saat ini sekolah tidak lebih hanya sebagai lembaga yang menciptakan logika tersebut seperti logika cepat lulus, nilai akademis bagus dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi.
Bagaimana kemudian produk yang dihasilkan pun tidak jauh beda dengan proses yang instan. Sehingga kebijakan yang ditelurkan pun cukup instan, dengan komputerisasi dan internetisasi semua sekolah. Pertanyaannya apakah kemudian dengan internetisasi sekolah akan mengubah paradigma dan kualitas sekolah itu sendiri?
Sekolah telah direduksi sebagai pencetak para penganggur dan para pekerja, bukan lagi pencetak intelektual-intelektual pembaharu dan pelopor perubahan di masyarakat.
Reduplikasi ini makin kentara saat ini. putusan MA tentang penolakan kasasi dari pemerintah tentang penyelenggaraan ujian nasional (UN) dinilai cacat hukum, sehingga dilarang menyelenggarakan UN justru di tentang keras oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).
Meski sudah banyak kritikan dan saran dari berbagai pihak, Mendiknas seperti tidak punya tawaran kebijakan lain dalam memimpin lembaga pendidikan nasional yang mencetak pemimpin bangsa ke depan.

Tanpa UN?
Bagaimana masa depan pendidikan ini jika tanpa UN? Dengan pendidikan tidak distandarkan maka akan lebih dimungkinkan sekolah-sekolah itu mencari keunggulan masing-masing dan ditawarkan dalam kancah nasional ataupun global.
Budaya daerah, kesenian daerah maupun kearifan lokal menjadi daya tawar. Inilah merupakan tantangan para pendidik kita, dengan mendorong munculnya bakat dan kemampuan peserta didik.
Dengan demikian, muncul potensi-potensi lokal pendidikan berkarakter. Kualitas pendidikan akan ditentukan oleh sekolah dan daerah masing-masing.
Pada dasarnya, tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak, masyarakat, pemerintah daerah, serta tenaga dan Dinas Pendidikan. Dengan integrasi yang kokoh antara tiga elemen masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan, tidak mustahil tercipta pendidikan berkualitas.
Kualitas pendidikan juga tidak bisa diukur dengan cara yang cepat dan instan seperti UN. Dengan demikian, sekolah dan lembaga pendidikan akan bekerja lebih keras mencari dan menemukan pendidikan yang berkarakter. Tidak seperti yang terjadi selama ini, para pendidik dan lembaga pendidikan merasa menyelesaikan tugasnya setelah UN selesai dan menghasilkan kelulusan dengan nilai yang unggul.
Akhirnya, pendidikan kita akan menghasilkan manusia-manusia yang cakap dan tidak gagap dengan keadaan negerinya. - Oleh : Arif Saifudin Yudistira, Mahasiswa UMS, Presidium Kawah Institute Indonesia


Artikel ini dimuat pada Selasa, SOLO POS pada tanggal 1 desember 2009