Menarik Benang Merah Sexs & Politik

Oleh Arif saifudin yudistira
“Apa yang ada dalam luar diri kita sebenarnya
bisa kita baca melalui analisa tubuh kita”
(Afrizal Malna, dalam sebuah diskusi)



Tidak ada relasi kuasa tanpa keberadaan wilayah pengetahuan, dan juga tidak ada pengetahuan yang tidak menimbulkan relasi kuasa, begitu menurut Foucault.

Fenomena kontemporer menjawab akan kejanggalan relasi ini. Bidang-bidang korporasi yang begitu besar pun tidak terlepas dari relasi seks dan tubuh. Tubuh kita sebagai suatu bagian dari fenomena dan bagian dari alat kacamata analisa akan dengan gamblang menjelaskan fenomena modernitas saat ini.


Persepsi yang dibangun adalah “cantik itu putih”. Maka konstruksi budaya baru yang akan dibentuk dengan iklan ini, secara tidak sadar mengubah persepsi konsumen dan masyarakat pada umumnya, bahwa “cantik itu putih”.

Ini membuat para wanita yang kulitnya hitam, ikut-ikutan mencoba produk itu. Akan tetapi, ketika wanita secara alamiah sudah berada dalam iklim dengan kulit sawo matang atau hitam, maka tidak akan mungkin merubah warna kulitnya. Kepentingan para pembuat iklan itu jelas: laba sebesar-besarnya.


Industri Periklanan dan Tubuh Manusia

Mari kita simak industri periklanan kita. Bagaimana produk kecantikan bisa laku keras? Mereka tentu tidak akan memakai bintang iklan puteri Indonesia yang kulitnya hitam betul untuk menawarkan produk sabun, kosmetik, dan lain-lain. Selain itu, dari sisi penampilan, dari sisi bentuk tubuh tentu sangat diperhatikan dalam menentukan bintang iklan.

Persepsi yang dibangun dalam iklan pun jelas bahwa “cantik itu putih”. Dengan demikian, maka konstruksi budaya baru yang akan dibentuk dengan iklan ini, secara tidak sadar mengubah persepsi konsumen dan masyarakat pada umumnya, bahwa “cantik itu putih”. Persepsi ini berkembang, menggoda para wanita yang kulitnya hitam, untuk ikut-ikutan mencoba produk itu. Akan tetapi, ketika wanita secara alamiah sudah berada dalam iklim dengan kulit sawo matang atau hitam, maka tidak akan mungkin merubah warna kulitnya. Kepentingan para pembuat iklan itu jelas: laba sebesar-besarnya.

Contoh lain yang bisa kita lihat adalah fenomena mode montor matix yang hampir tiap tahun berubah. Produk tersebut tidak akan mungkin laku keras sebelum ada penelitian mengenai selera masyarakat. Sebaliknya, iklan tersebut juga berusaha keras untuk “menggoda” masyarakat supaya terus menerus mengikuti mode. Begitupun dengan fenomena model dan jenis hape, mobil, dan lain-lain.

Perhatian dunia iklan akan seks, tubuh dan pasar juga merambah pada dunia perpolitikan kita. Permasalahan seks dan gender saat ini memang tidak lagi dipandang sebagai hal yang tabu. Akan tetapi, perlu kita kaji lebih jauh apa sebenarnya efek dan relasi dari fenomena-fenomena tersebut.

“Dalam setiap masyarakat, tubuh senantiasa menjadi obyek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih, dikoreksi, menjadi patuh, bertanggung jawab, menjadi terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi obyek kuasa”.


Iklan dan Seks

Di Indonesia sendiri, fenomena mesin politik dalam memanfaatkan bahasa tubuh dan para artis menjadi hal yang lumrah atau biasa. Kehadiran Angelina Sondakh, kehadiran Eko Patrio, dan artis yang lain seakan membuat mata kita tercengang.

Bagaimana kemudian seorang artis yang biasanya memanfaatkan bahasa tubuhnya dalam menarik perhatian publik, ternyata menjadikan keuntungan partai dan rejeki yang mengantarkan artis tersebut menjadi wakil rakyat. Partai Amanat Nasional pun mempunyai nama sindiran Partai Artis Nasional. Sutrisno Bachir dan Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat memang membaca relasi tubuh, dan kuasa ini dengan cukup cerdik.

Sebab dalam politik tidak ada salah benar, tidak ada hitam, putih selain kepentingan itu sendiri. Dan saat ini, setiap pemilu kita temukan partai politik membawa kepentingan mereka sendiri-sendiri.

Tidak hanya itu, bahasa tubuh dalam iklan politik pun seakan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan politik dengan mesin politiknya. Fenomena ini bisa dilihat pada baliho, banner, spanduk ataupun pamflet-pamflet yang ada di sekitar rumah atau pinggiran jalan raya yang dipasang oleh para calon legislatif kita.

Michael Foucault pun sudah lama mengungkapkan ini : “Dalam setiap masyarakat, tubuh senantiasa menjadi obyek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih, dikoreksi, menjadi patuh, bertanggung jawab, menjadi terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi obyek kuasa, baik di dalam ‘anatomi metafisik’ pun dalam arti ‘teknik politis’”. Lebih jauh lagi foucault juga mengatakan: ”Teknologi politis terhadap tubuh akhirnya sampai pada perhatian terhadap tubuh yang tadinya harus disiksa - sampai pada tubuh yang harus dilatih agar disiplin”.

Kebijakan-kebijakan politik pun akhirnya mau tidak mau membawa relasi seks, tubuh, dan kuasa. Penempatan lokalisasi Pekerja Seks, kebijakan kondom gratis, kolam renang syariah, hadirnya Perda Syariah, sampai pada UU anti pornografi

“Dalam setiap masyarakat, tubuh senantiasa menjadi obyek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih, dikoreksi, menjadi patuh, bertanggung jawab, menjadi terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi obyek kuasa, baik di dalam ‘anatomi metafisik’ pun dalam arti ‘teknik politis’” (Foucault).


Seks & Politik

Melihat relasi seks, tubuh, dan kekuasaan membuat kita merefleksikan kembali apakah memang kebijakan politik, sosial dan ekonomi, serta kebijakan publik yang lain sudah mencerminkan ranah keberpihakan atau justru hanya pada pemenuhan kepentingan pemodal dan kepentingan golongan dan kelompok tertentu semata.

Misalnya pada UU anti pornografi, obyek yang “kurang diuntungkan” adalah perempuan. Sebab, bagaimana kemudian UU pornografi bisa menjelaskan fenomena iklan yang cenderung mengeksploitasi para perempuan. Bagaimana kemudian UU pornografi menjelaskan pekerja perempuan yang diharuskan memakai pakaian seragam yang di desain seksi, untuk menjual “tubuh” perempuan itu.

Lalu, bagaimana UU anti pornografi menghadapi pekerja Seks dan prostitusi yang seringkali diganjar peraturan yang kurang memihak pada perempuan. Pemerintah seringkali beranggapan, bahwa persoalan seks, prostitusi dan degradasi moral cukup diselesaikan dengan kebijakan lokalisasi. Bahkan sering pula oknum-oknum tertentu merazia para Pekerja Seks untuk menarik “uang setoran”.

Relasi seks, tubuh, dan kekuasaan atau politik akan mempengaruhi bagaimana kemudian seorang pemangku jabatan menciptakan kebijakan yang memihak ataukah sebaliknya menciptakan yang hanya berorientasi pada korporat dan pemodal saja. Demikian.

Tulisan dimuat di majalah Bhinneka

"Reposisi Muhammadiyah Di tengah Dinamika Kebangsaan"

Oleh Arif Saifudin yudistira*)

Memasuki abad ke 2, muhammadiyah perlu menata kembali peranannya dalam dinamika politik kebangsaan di negeri ini. Penting kiranya muhammadiyah untuk merumuskan kembali kemana posisi muhammadiyah ini ditempatkan.
Meski sudah menjadi khittoh perjuangan muhamadiyah untuk tidak mengambil politik praktis, akan tetapi perlu kiranya diambil langkah-langkah yang bijak untuk menghadapi era perpolitikan yang semakin dinamis dan iklim demokratisasi di Indonesia yang makin maju ini.
Tawaran yang diajukan Pak din syamsudin selaku ketua PP muhammadiyah saat ini cukup bijak, yaitu mengambil peran politik “akomodatif”.Dengan membebaskan kader-kadernya untuk berpolitik pada partai apapun itu dengan tetap mempertahankan jiwa dan spirit muhammadiyah.
Selama ini, muhammadiyah meski kader-kadernya punya inisiatif mendirikan partai dan aktif di partai politik, tetap saja tidak membuat muhammadiyah berubah prinsip dan melenceng dari khittoh.
Meski demikian, diakui muhammadiyah saat ini memang belum banyak memberi perubahan dalam membentuk watak dan karakter bangsa. Meski muhamadiyah sudah berusia satu abad dan memberikan sumbangsih yang cukup besar pada Negara ini, akan tetapi perlu diakui kita memang belum banyak memberikan perubahan yang signifikan akan watak dan karakter bangsa.
Buya syafii pun pernah mengatakan, “seandainya islam membolehkan kita untuk pesimis, maka saya orang yang pertama kali pesimis memandang keadaan negeri ini”. Negeri ini memang sedang sakit sedemikian parah. Penyakit moralitas bangsa, politik kita yang belum bisa arif dan dewasa menerima kekalahan, dan politik kekuasaan, menjadi masalah besar bangsa ini.
Di tengah permasalahan bangsa yang akut ini, muhammadiyah sudah memberikan sesuatu melalui amal usahanya ; di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, maupun di bidang- bidang yang lain. Akan tetapi ini diakui belum banyak memberikan perubahan yang berarti.
Dalam rentan waktu yang cukup lama, hendaknya muhammadiyah lebih bijak dan dewasa lagi dalam mengambil posisinya dihadapkan dengan dinamika politik bangsa selama ini.
Pilihan untuk berada pada posisi yang moderat, masih cukup relevan diambil. Mengingat kebanyakan kader muhammadiyah juga lebih aktif pada posisi-posisi kepartaian tersebut.
Hal ini tidak masalah, akan tetapi, yang menjadi masalah dan pilihan yang cukup berat adalah apakah kemudian kita perlu mengorbankan muhammadiyah pada kepentingan partai politik tertentu?, ataukah muhammadiyah terlalu nista untuk kecewa ketika muhammadiyah tidak diakomodir dalam pemerintahan atau negara?.
Muhammadiyah besar, muhammadiyah mempunyai modal sosial yang cukup untuk senantiasa mandiri dan berdikari.Oleh karena itu, terlalu nista ketika muhammadiyah sambat ketika tidak diakomodir di pemerintahan.

Peran muhammadiyah dalam membentuk dan membangun watak dan karakter bangsa ini menjadi lebih penting dari pada sekedar ”rebutan kue”. Sebab pada dasarnya, muhammadiyah akan menjadi gerakan yang nihil, ketika ia tidak bisa memberikan sumbangsih terhadap permasalahan bangsa yang ada selama ini.
Buya syafii maarif menyarankan agar pola perkaderan kita mesti diubah agar kita bisa menata ulang posisi muhammamadiyah dalam dinamika kebangsaan saat ini. Jika semula filosofi yang dibangun adalah kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa, maka perlu diubah menjadi kader kemanusiaan, kader bangsa, kader umat, dan baru kader persyarikatan.
Alasannya karena pertama, misi islam sebagai ”rahmatan lilngalamiin” mengharuskan kita memasuki gelanggang kehidupan melalui kemanusiaan. Agar peranan kita diperhitungkan oleh fihak lain, maka perlu kita membenahi dulu permasalahan internal kit.
Kedua, dari kader kemanusiaan maka kita turun selangkah sebagai kader bangsa. Karena kita hidup di tengah nafas dan teritori negara bangsa indonesia. Oleh karena itu, dermaga dan cita-cita kebangsaan perlu dijadikan payung bagi semua umat manusia.
Ketiga,Manusia memang tidak pernah diciptakan dalam kondisi socio-cultural yang tunggal. Sehingga keberagaman adalah merupakan fitroh alami yang perlu kita jaga dan perlu kita pelihara. Sebab, pada dasarnya Tuhan itu anti keseragaman.
Keempat, Adalah keniscayaan jika di dalam kalangan umat yang satu, keberagaman internal menjadi fakta sejak masa lalu. Muhammadiyah dan NU sebagai sayap besar organisasi keagamaan di negeri ini juga perlu membina kader-kadernya dengan cita-cita yang dirumuskannya masing-masing.
Dan sebagai kesimpulan, muhammmadiyah belum bisa roboh seumpama negara ini roboh.Buya mengatakan : “Dan muhammmadiyah yang belum bisa memberikan sumbangsih terhadap kepentingan bangsa ini, berarti bukan muhammadiyah yang sesungguhnya”

Tulisan ini dimuat di info UMS
Penulis adalah MahasiswaUniversitas Muhammadiyah Surakarta, Aktifis IMM Surakarta.

Masyarakat Cerdas<>Masyarakat MEmbaca

Oleh Arif Saifudin Yudistira*)



Buku bisa sekedar sebagai hiburan, akan tetapi juga bisa dijadikan sarana untuk mengubah dunia(Chomsky). Apa yang dikatakan Chomsky tadi memang benar, bahwasannya buku bisa hanya dijadikan sebagai hiburan, akan tetapi buku juga menjadi sumber rujukan para sejarawan, para ilmuwan, para orang yang ingin menjadi professor.
Yah, buku merupakan alat untuk mengubah dunia. Masih ingat kita dengan pelajaran PPkn kita dulu yang masih menggunakan butir-butir p-4 yang cukup mampu mengubah mindset Indonesia tentang pancasila. Dengan buku pelajaran p-4 kita pada waktu itu, Pak Harto bisa mengubah dunia, dunia Indonesia.
Para penjajah kita amat sangat anti ketika para jajahannya membaca buku. Bukulah yang mengubah sejarah, buku pula yang mencetak sejarah. Maka barang siapa ingin mengetahui atau dicatat sejarah maka perlu membaca atau menulis buku.
Perpustakaan adalah gudangnya buku, disanalah para intelektual-intelektual belajar, disanalah orang yang haus akan ilmu, disana pula orang yang ingin mengetahui cakrawala dunia ini sejauh mana.
Lalu bagaimana kemudian buku bisa membuat kita “kaya”. Jelas, orang yang makin banyak membaca buku maka ia akan kaya, tapi tidak merasa berat membawa kekayaannya. Mereka tidak harus pusing memikirkan bagaimana kekayaannya itu. Tidak khawatir kekayaannya itu akan hilang.
Sebab kekayaannya adalah ilmu. Ilmu tidak ternilai dengan uang. Ilmu tidak terlihat ketika disampaikan. Ilmu, akan membuat orang yang memilikinya diangkat derajatnya.Oleh karena itu, perpustakaan merupakan tempat yang tepat untuk menjadi kaya tersebut.
Di perpustakaan itulah akan kita temukan segudang pengetahuan yang tidak bisa kita temukan kecuali kita mau membacanya. Oleh karena itu, perpustakaan sangat penting untuk perkembangan pendidikan, maupun bidang yang lain.

Sampai dengan saat ini, Indonesia masih menempati level terendah dalam minat baca. Maka tidak heran, kualitas pendidikan kita pun masih menempati di level yang masih ketinggalan jauh dengan Negara-negara lain.
Kita tentu prihatin dengan kondisi bangsa kita saat ini yang demikian susah untuk mempunyai minat yang tinggi terhadap membaca buku. Akan tetapi, kita perlu optimis terhadap niatan bangsa ini untuk berubah.
Pesan Sukarno cukup mengingatkan kita pada masa kejayaan kita di era ketika bangsa-bangsa tetangga justru belajar banyak dari Indonesia. “JAS MERAH” janganlah melupakan sejarah. Sejarah pun tidak akan bisa kita nikmati tanpa adanya tulisan, tanpa adanya sebuah pembacaan.
Tidak ada tokoh yang tertulis dalam sejarah bangsa kita ini yang malas membaca, sukarno, Muhammad hatta, tan malaka, adalah tokoh yang gemar membaca buku serta menulis buku. Dari buku-buku yang ditulisnyalah kita bisa belajar dari mereka.
Wartawan muda serta aktifis muda yakni “ahmad wahib” kita bisamengenalnya juga dari buku atau catatan harian yang ditulisnya dan diterbitkan menjadi buku.
Buku adalah manifestasi peradaban, sejauh mana peradaban manusia bisa dilihat bagaimana manusia itu bisa kreatif mencipta dan menghasilkan karyanya, salah satunya dengan menulis buku.
Buku membaca zaman, buku merefleksikan keadaan dan perkembangan manusia. “Buku dibawah bendera revolusi” misalnya, merefleksikan zaman sebelum kemerdekaan dan cita-cita sukarno yang ditulisnya dari refleksi kondisi bangsa ini.
Begitupun buku “islamku,islam anda, islam kita” yang ditulis oleh Abdurrahman wahid yang juga merefleksikan keadaan islam di Indonesia pada saat ini.Dari bukulah kemudian zaman bisa dibaca, karakter, sikap dan watak seseorang bisa dibaca satu contoh misalnya “biografi syafii maarif” yang menggambarkan sosok bapak bangsa kita.



Masyarakat cerdas,masyarakat membaca
Kampus sebagai miniatur perubahan bangsa harus menjadi komponen pelopor dalam mewujudkan masyarakat cerdas ini. Sebab di kampuslah dunia bacaan ada disana, sebab dari sinilah mahasiswa membaca masyarakat, dan mahasiswa dihadaprkan pula bisa membaca masyarakat.
Semua sarana cukup tersedia disini untuk membaca masyarakat masa lalu, membaca keadaan sekarang, dan bagaimana membangun masyarakat cerdas di masa yang akan dating.
Koran, fasilitas internet, dan fasilitas perpustakaan yang lengkap cukup menjadi modal awal bagaimana membangun kampus sebagai pelopor dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas.
Sebab masyarakat cerdas tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya wawasan yang luas, pembacaan yang tekun terhadap dinamikanya, yang hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya budaya membaca.
Akan tetapi, saat ini mahasiswa kita begitu minim kesadarannya untuk membaca buku kecuali yang berkaitan dengan bidang studinya saja, akibatnya, mahasiswa pun begitu lemah dalam membaca dinamika masyarakat dan dunia global ketika lulus dari perkuliahan.
Membaca tanpa tapal batas
Untuk itu, membaca buku tidak perlu ada sebuah pembatasan terhadap bidang-bidang tertentu. Karena ketika kita melakukan pembatasan terhadap buku yang kita baca, maka kita akan membatasi pula ilmu yang kita kaji, wacana yang kita peroleh, serta membatasi pengetahuan yang kita dapat.
Untuk itu, mewujudkan masyarakat cerdas tentu akan sangat mudah jika semangat ingin tahu, semangat membaca buku itu digalakkan dari ruang-ruang akademik, dan dari kampus. Dengan mahasiswa yang gemar membaca buku, maka dalam waktu lima tahun ke depan mewujudkan masyarakat cerdas, mewujudkan Indonesia cerdas tentu tidak akan begitu sulit. Demikian.

Penulis adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan bahasa inggris .

Peran Akademisi Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Oleh Immawan Arif saifudin yudistira*)

“ Intelektualisme pasti menuntut setidaknya dua hal ;berfikir kritis
dan terlibat”
[KH.Agus Salim]

I.Prolog

Pada awalnya konsepsi masyarakat madani ini muncul di barat setelah gagalnya proyek sosialisme-marxisme di eropa timur dan Rusia[Abdurrahman,muslim]. Proyek besar marxisme mempunyai tujuan bagaimana kemudian konsepsi Negara [baca; civil society] bisa mewujud dalam tema besar marxisme.
Yang menginginkan bahwasannya Negara harus membantu dan ikut campur tangan dalam urusan kemakmuran rakyat, persamaan dan distribusi kekayaan dan lain sebagainya.
Kemudian, pada tahap berikutnya, muncullah gagasan tentang konsepsi civil society yang secara historis lahir dari konsep filsafat pencerahan yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme sebagai pandangan dunia [meltanschaung] yang menggantikan agama dan system politik demokrasi sebagai pengganti monarki[jinan,mutoharun].
Konsepsi masyarakat madani ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang salah kaprah dalam pemahaman di Indonesia. Karena pada intinya, konsepsi masyarakat madani di Indonesia masih berada dalam perdebatan yang panjang dan penuh interpretasi bertendensi subjektif maupun lembaga.
Sehingga akhirnya, pemetaan secara konseptual ini sangat lumrah dan fleksibel dalam tafsir pemaknaan dan interpretasi dalam aplikasinya. Bagaimana kemudian konsepsi ini bisa mewujud dalam tataran akademisi di Indonesia, bagaimana peran dan letak mahasiswa, dan intelektual berperan dalam perwujudan masyarakat madani ini. Inilah gagasan yang akan saya ungkap dan saya uraikan dalam paparan makalah saya ini.

II.Perspektif Jalan Masyarakat Madani dan Metodenya

a. Advokasi sebagai salah satu jalan

Banyak metode dan perspektif yang kemudian ditawarkan sebagi sarana dan jalan menuju perwujudan masyarakat madani ini. Eko Prasetyo menawarkan konsepsi advokasi kebijakn public yang tidak memihak akan menjadi salah satu alternative yang penting dan signifikan sebelum berfikir jauh tentang masyarakat madani.
Advokasi dianggap penting karena masyarakat yang perlu diadvokasi rata-rata memiliki kemampuan yang cukup rendah mengingat ia tidak sadar akan terjadi penindasan structural dan penindasan tersistematis pada dirinya.
Advokasi masyarakat menjadi sangat penting dalam memperkarakan dan memperbincangkan masyarakat yang adil, mandiri, dan kritis terhadap kondisi dirinya dan lingkungannya.
Sebut saja pada kasus minah yang di purwokerto di kurung selam satu setengah bulan. Minah mengalami nasib tragis karena ketidakberdayaan dan kekurang mampuan dia melawan struktur dan pelbagai sistematika peradilan. Ketidakmampuan minah sama dengan nasib yang dialami prita yang meskipun sama-sama melakukan perlawanan, hanya saja desakan pengadilan dan kekurang pengetahuan minah dan Prita akan dunia peradilan.
Minah dan Prita adalah sosok masyarakat dan kondisi sosio-kultural masyarakat kita, bahwasannya advokasi terhadap mereka adalah perlu dan penting. Mengingat dinamika zaman semakin meminggirkan mereka dan memarginalkan mereka dari sisi keilmuan dan kecukupan pengetahuan yang disandangnya.
Begitupun problematika masyarakat yang lain seperti permasalahan masyarakat di dekat pabrik, di dekat pertambangan yang seringkali banyak terkena dampak pencemaran lingkungan.
Masyarakat Riau misalnya yang habis sudah didunduli hutannya dan dirampas habis-habisan. Hingga salah satu LSM justru disuruh pulang kemarkas gara-gara aksi perlunya penghijauan dan perawatan lingkungan.
Masyarakat perlu tahu, perlu auto kritik terhadap dirinya, itulah bagian dari fungsi advokasi sebagai jalan alternative untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani itu sendiri.
Tanpa adanya advokasi terhadap masyarakat, sama saja kita sebagai intelektual, akan mendorong masyarakat makin terjebak dan tergilas dalam status-quo tanpa disadari kita telah membiarkan penindasan-penindasan tersebut berlangsung dengan lancarnya.

b.Kemandirian dan Pemberdayaan

Kuntowijoyo mengingatkan bahwa : “metode kerja yang digunakan pabrik-pabrik menjadikan manusia yang semula adalah homofaber menjadi homo technicus, manusia yang hanya mempunyai technical reason ,rasio yang hanya bersifat instrumental”.
Selain itu, Deklarasi human rights 10 desember 1948 pasal 23 juga mngatakan ;(1) Setiap orang memiliki hak atas bayaran setimpal untuk pekerjaan yang setimpal, tanpa diskriminalisasi apapun. (2)Setiap orang yang bekerja memiliki hak atas imbalan yang adil dan mencukupi bagi dirinya dan keluarganya dalam suatu kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Dan ditambah jika perlu dengan cara-cara social lainnya.
Kondisi masyarakat Indonesia saat ini begitu timpang. Begitu besarnya ketimpangan antara rasio lapangan kerja, dengan tenaga kerja yang ada. Kerja menjadi suatu harapan dalam memnuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah keterpurukan nasib negeri ini.
Disamping itu, kerja menjadi pilihan mutlak di tengah ketidakmampuan dan ketidak becusan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Masyarakat kita pun dinilai dan dibentuk agar senantiasa alfa untuk menciptakan ide dan mentalitas kemandirian. Bukan lagi memerlukan dan mencari lapangan kerja, akan tetapi mengubah paradigma itu menjadi menciptakan lapangan pekerjaan dan berwirausaha.
Betapa tidak mampunya dan ketidakberdayaan ini terimplementasi dalam kebijakan menteri pendidikan dan presiden kita. Betapa ironisnya mengapa relasi dunia usaha menjadi mutlak dalam kancah pendidikan sebagaiman menjadi program kerja dan orientasi pemerintahan SBY 100 hari kemudian.
Maka muncullah pembacaan bahwasannya perguruan tinggi haruslah pandai berwirausaha, dengan proyek-proyek dengan daluh tersebut. Sebagaimana kita lihat pada program penelitian dan bantuan kewirausahaan, maraknya orientasi pendidikan di jalur sekolah menengah kejuruan dan lembaga-lembaga soft skill.
Pemerintahan kita lebih memilih pasrah dan memilih penyelesaian ini dengan watak proyek-proyek instant semata. Pertanyaannya kemudian bisakah kemandirian menjadi alternative solusi???.
Jawabannya tentu bisa, meski begitu berat dalam taraf aplikasinya. Bagaimana tidak, sebenarnya masyarakat Indonesia punya pengalaman keterpurukan berulangkali, sehingga kita bisa melihat betapa banyaknya perempuan tua bangka yang begitu banyak di kota-kota besar tetap survival dalam menghadapi dinamika zaman dan bertahan hidup dengan perjuangan.
Permasalahan yang diungkap kuntowijoyo diatas memang benar, bahwasannya masyarakat kita yang hidup dan tinggal dipabrik maupun yang hidup dari industri menjadi buruh akan menjadi manusia-manusia yang berfikir mekanik. Tanpa adanya sebuah pemikiran kritis transformative.
Kondisi ini menjadi wajar, sebab tuntutan-tuntutan mutlak pun menghiasi dirinya secara psikologis dan tuntutan-tuntutan lain misalnya resiko pemecatan. Untuk itu, konsepsi kemandirian dan pemberdayaan sebagai alternative jalan menuju masyarakat madani menjadi pilihan jitu.
Perlunya menumbuhkan jiwa kemandirian ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Penyadaran bahwa masyarakat punya kearifan dan potensi local yang tidak bisa ditinggalkan dan dilepaskan dari faltor sosio cultural masyarakat tersebut.
Pemberdayaan menjadi sarana menuju pembangunan kemandirian tersebut. Dengan pemberdayaan menuju kemandirian, maka secara tidak langsung kita sudah memberi tawaran yang jelas bagi desakan dan arus globalisasi dan kapitalisme modern ini.
Abu a’la almaududi pernah mengatakan : “Adalah tidak adil jika semua yang diciptakan Tuhan untuk manusia harus dirampas oleh orang lain yang tanpa melakukan usaha sedikitpun”
Dengan demikian, kapitalisasi modern dipandang merupakan perampasan tersebut, yang perlu kita sadari dan dilawan dengan kemandirian dan pemberdayaan sebagai langkah dalam mewujudkan masyarakat madani.
c.Islam sebagai jalan mencapai masyarakat madani
Dalam wacana keindonesiaan, islam dan ormas islam menjadi kenyataan historis dan yang tak terelakkan dalam memberikan sumbangsih yang cukup besar dari berbagai aspek.
Muhammadiyah merupakan salah satu oermas islam yang terbesar dan tidak bisa dinafikkan perannya dalam berbagai bidang. Bidang pendidikan, bidang social, budaya, ekonomi,maupun sisi politik etisnya.
Muhammadiyah begitu lihai mengambil perannya di tengah arus pluralitas dan multikulturalisme masyarakat Indonesia, jika dibanding ormas-ormas lain yang lebih bersikap politik praktis misalnya, ataupun tendensi-tendensi dan kepentingan lain.
Muhammadiyah pun menjadi sarana yang tepat dalam mewujudkan kemandirian, kemudian pembebasan dari belenggu pikir yang telah lama dan masih bercongkol di alam pikir masyarakat awam di Indonesia.
Islam dalam pandangan muhammadiyah pun sinkron dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Natsir : “Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini secara komprehensif tidak ada pengkotak-kotakan kehidupan. Termasuk hubungan antara individu-dengan individu, antara orang sebagai pribadi, sebagai warganegara dan masyarakat”.
Oleh karena itu, IMM sebagai salah satu ortom muhammadiyah juga sangat strategis mengambil perannya dalam lingkup kemahasiswaan. Melalui prinsip-prinsip dan bangunan religiusitas, humanitas, dan intelektualitasnya.
Ketiga prinsip ini menjadi sesuatu yang tidak mati dan senantiasa dinamis terhadpa ruang yafsir dari pelbagai fihak. Sehingga semangat pembaharuan dan tajdid dalam kemahasiswaan menjadi suatu keniscayaan dan realitas yang harus dan mewujud dalam gerakan IMM.
Peran ini akan lebih saya uraikan dalam pembahasan selanjutnya pada peran sentral dan sumbangsih akademisi dalam mewujudkan masyarakat madani ini. Islam sebagai jalan masyarakat madani, diartikan muhammadiyah dalam mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita besar mewujudkan masyarakat islami, sejahtera, adil, makmur berdasarkan qur’an dan sunnah.
Baldatun thoyyibatun warobbul ghofur, menjadi cita-cita akhir masyarakat madani yang mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat, begitu kiranya harapan dan peran sentral islam dalam mewujudkan masyarakat madani.




III.Peran sentral akademisi dan Sumbangsihnya
a.penyadaran masyarakat dalam bentuk pewacanaan
Posisi akademisi ataupun mahasiswa seharusnya menjadi garda depan dan pelopor dalam tahap pewacanaan dan pencerdasan masyarakat. Sehingga diharapkan mahasiswa sebagai peran moderat tidak hanya sebagai penonton dalam dinamika dan perubahan zaman ini.
Peran mahasiswa sejak dulu tidak diragukan dan dipercayakan masyarakat dalam menyuarakan kebenaran dan menyuarakan suara dan nurani masyarakat. Problematika zaman seperti kemiskinan, kemudian neoliberalisme yang menjajah kita di era baru. Permasalahan korupsi, permasalahan social, budaya dan kemasyarakatan lainnya merupakan bahasan dan objek kajian mahasiswa untuk berperan disana.
Media menjadi salah satu wadah pencerdasan dalam masyarakat kita baik media elektronik, cetak maupun media audio visual seperti televisi. Melalui aksi, gerakan penulisan, diskusi dan dialog antar elemen mahasiswa dan masyarakat akan mendukung menigkatnya kesadaran mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
Permasalahan kapitalisme, neo liberalisme menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa instant dalam hal penyelesaiannya. Tidak hanya dengan demonstrasi dan penyikapan isu-isu yang parsial, akan tetapi penting untuk merumuskan sebuah alternative dan gagasan besar akan solusi dari masalah besar ini.
Sehingga dalam tataran ini, mahasiswa mempunyai peran penting untuk merumuskan alternative jalan dan pewacanaan kepada masyarakat bahwa propaganda-propaganda, transformasi ide-ide neo liberalisme sungguh sangat lihai dalam era saat ini.
Dengan mewacanakan adanya musuh besar masyarakat dalam tema besar neoliberalisme akan menumbuhkan kesadaran pada tataran dua elemen masyarakat, mahasiswa dan pemerintah, sehingga kemakmuran, perubahan dan transformasi social, serta kemampuan dan kemauan masyarakat untuk melakukan perubahan menjadi sesuatu yang sinergi.
Dengan demikian, konsepsi masyarakat madani yang dicita-citakan gramsci juga bisa terwujud. Gramsci mengatakan : ‘masyarakat madani ialah salahsatu masyarakat yang (1)masyarakat yang mempunyai kemandirian ketika berhadapan dengan Negara. (2) mampu membatasi dan menahan intervensi Negara.(3)adanya ruang public yang memungkinkan adanya pembebasan masyarakat dari keterbelengguan dan penindasan pemikiran”.
Dan ketiga hal yang diungkapkan Gramsci tidak akan terwujud selama proses pewacanaan dan proses penyadaran masyarakat melalui pewacanaan tadi belum dilakukan. Mahasiswa berperan untuk itu.

b.Aplikasi Tri darma perguruan tinggi

GBHN dan PP 30 tahun 1990 menjelaskan : “perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang mempunyai misi pokok yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.
Melihat Tri darma perguruan tinggi tersebut, maka pendidikan dan pengajaran menjadi hal yang fundamen sebelum melangkah pada tahap penelitian dan pengabdian masyarakat.
Pengabdian masyarakat menjadi bagian terakhir bukan karena pendidikan memisahkan dari masyarakat, akan tetapi, pengabdian masyarakat bukan menjadi peran pokok dan prioritas utama, sehingga ada pembedaan yang menonjol antara peran LSM dengan peran mahasiswa.
Mahasiswa memang tidak boleh melepaskan perhatiannya pada masalah-masalah masyarakat dan perkembangan dinamika nya, akan tetapi, peran mahasiswa ada pada tahap keberfihakannya pada taraf advokasi, pada taraf konsolidasi, sehingga mahasiswa bisa tetap tidak meninggalkan peran moderatnya sebagai elit intelektual yang bisa diandalkan dalam menghadapi lobi-lobi ataupun dialektika kompromistis ataupun dialektika yang sehat pada elemen-elemen dan para kapitalis.
Mahasiswa tidak kehilangan identitasnya sebagai penyuara aspirasi rakyat, tapi dia juga pandai dalam memegang peran yang sesuai dengan kewajibannya. Rifai [86]mengatakan : “ Perguruan tinggi bukanlah pembela ide-ide usang ,pusat konfomitas intelektual, atau sekelompok gudang tanpa jiwa”
Jikalau rifai mengatakan demikian, Jean Paul Sartre mengungkapkan : ”bahwasannya kewajiban intelektual adalah mencela ketidakadilan dimanapun ia berada”.Sehingga peran intelektual tetaplah tidak terpisah dari pembacaan realita social di sekitarnya.
Dengan menuliskan ide-idenya, dengan menyuarakan aspirasi rakyatnya, dengan aksi dan konsolidasi dengan masyarakat disekitarnya, merupakan langkah dan peran akademisi untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita masyarakat madani yang terkandung pula dalam pembukaan UUD 45 yaitu : “melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan masyarakat adil dan makmur’’ merupakan inti dari cita-cita civil society masyarakat Indonesia. Dalam tataran praktis bisa melalui pengkritisan kebijakan kampus, pemerintah, dan siapapun itu yang tidak berfihak pada rakyat.
Sehingga pada tataran akademisi, intelektual sangat memegang peranan penting untuk menyuarakan kebenaran, melakukan pendidikan dan pewacanaan, dan ikut terlibat dalam perhatian dan perkembangan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani dalam lingkup cita-cita civil society di Negara ini. Demikian.
IV.Penutup
Menginterpretasikan civil society dengan istilah masyarakat madani dan memproyeksikan kepada masyarakat madinah berarti memenggal sejarah masyarakat yang dibentuk Nabi Muhammad,SAW[Jinan,Mutoharun].
Akhirnya sebagaimana realitas yang ada sekarang cita-cita terbentuknya masyarakat madani di Indonesia masih sebatas sebagai wacana social politik sebagai konsekuensi logis dari gerakan reformasi . semua berawal dari cita-cita[jinan, mutoharun].
Oleh karena itu, menurut hemat saya, pembacaan terhadap interpretasi masyarakat madani dalam masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bercita-citakan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, pencerdasan, dan terlepas dari belenggu kemiskinan dan ketertindasan, dan mampu melawan interfensi Negara selama ia tidak sesuai dengan cita-cita luhur tersebut.
Sedang peran mahasiswa dan intelektual adalah menyuarakan kebenaran, melakukan pendidikan dan pewacanaan, dan ikut terlibat dalam perhatian dan perkembangan masyarakat,serta tidak memisahkan diri dari masalah social.
Serta tidak terlalu jauh include disana sehingga ia begitu naïf melupakan tanggungjawabnya sebagai intelektual yang tentu harus siap berdialektika dengan pihak-pihak yang manjajah secara ideologis dan pewacanaan,sehingga masyarakat cerdas dan sadar akan keadaannya.













Daftar Pustaka
Salim,Agus. “KH. AGUS SALIM,” Jakarta, Kompas Gramedia.
_________________________,Rais,Amien. “Mutiara pemikiran Natsir”
__________, “Islam, masyarakat madani, dan Demokrasi”.Surakarta, Muhammadiyah University Press,1999.
Kuntowijoyo, “Islam sebagai ilmu”. Yogyakarta,Tiara wacana,2000.
Narwaya,Guntur,St. “Matinya ilmu Komunikasi”.Yogyakarta. Resistbook,2006
Giddens,Antonny. “ Jalan Ketiga” alternative di tengah kapitalisme dan agama. Jogjakarta,Irchisod,2006.
Peraturan pemerintah no.30 tahun 1990 dan GBHN 1993.
________________,”Siasat Gerakan Kota”. Yogyakarta, LABDA.
Declaration of Human rights, 10 desember 1948 pasal 23.
Suara Merdeka, Senin 24 november 2009.
www.kawahinstitute.blogspot.com //”Prita oh prita” .
Solo pos, Kamis 29 oktober 2009.
www.detiknews.com
________makalah “tehnik dan metode advokasi”, eko prasetyo. Tawangmangu, april 2009.
Dll.